Menghadapi pasar bebas ASEAN maka Indonesia harus berbenah. Karena negeri ini masih tertinggal
dibandingkan dengan negeri tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.
Lambatnya pembangunan infrastruktur ditenggarai sebagai salah satu penyebabnya.
Akibat masih buruknya infrastruktur ini maka negeri tidak mampu membuka ketertinggalan daerah.
Hanya pulau Jawa saja yang memiliki infrastruktur yang lumayan baik. Belum lagi
pembangunan infrastruktur Indonesia
bagian timur yang seperti mati suri. Akibat buruknya infrastruktur ini
membuat biaya logistik tinggi dan menjadikan harga barang-barang menjadi mahal.
Presiden terpilih Pemilu 2014 Jokowi
kelihatannya menyadari kondisi tersebut. Beliau pun mencanangkan program kerja
yang salah satu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Program pembangun
Jalan Trans Sumatera, Trans Sulawesi , Trans Kalimantan, Trans Jawa bahkan
Papua pun tak luput dari perhatian Pemerintah. Langkah awal yang yaitu
pembangunan tol Medan – Binjai untuk mengurai kemacetan kendaraan dari Medan ke
Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) dan pembangunan tol Medan – Bandara Kualanamu.
Nantinya diharapkan jalan tol akan menghubungkan semua propinsi di Sumatera
yang pembangunannya bertahap. Jalan tol rencananya akan di bangun Pekanbaru-Dumai,
Tanjung Api-Api. Jika pembangunan ini berlangsung lancar maka biaya logistik di
pulau Sumatera diharapkan akan dapat di tekan.
Masalahnya adalah adakah biaya
tersedia dan dari mana di dapatkan? Pemerintah kelihatan telah mendapat solusi
dengan menggandeng sejumlah BUMN untuk ikut bermain di proyek jalan tol.
Sejumlah BUMN di bidang konstruksi di ikut sertakan seperti Adhi Karya , bank
BUMN juga disertakan dalam ikut membiayai proyek tol ini. Tetapi masalah
pembebasan lahan juga biasanya menjadi masalah pelik. Pembebasan lahan sering
mengakibatkan keterlambatan target selesainya proyek tol. Tetapi kali ini Pemerintah juga mengikut
sertakan BUMN perkebunan sehingga dapat meminimalkan pembebasan lahan masyarakat.
